lembaran negara. 56) dan Undang-Undang Darurat No. lembaran negara

dalam rapat pleno terbuka ke-126 pada tanggal 3 September 1958, pada hari Rabu, P. Abstract. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2023, yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. LEMBARAN-NEGARA R. 56) dan Undang-Undang Darurat No. Ditetapkan di Jakarta : pada tanggal 20 Agustus 2010 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Total halaman undang-undang tersebut berjumlah 1. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. com - Gelatin merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan untuk membuat jeli. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4 Urusan Pemerintahan: - Bidang Hukum:-Bahasa: INDONESIA:. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. 1995. 911. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nornor 2870); d. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2017, No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 224 -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN. Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. 2014. Undang-undang Nomor 24. Hubungan Pemerintah Pusat dan. BI. Pencabutan. Dokumen ini berdasarkan. Standar. Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Jln. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951). Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan. Organisasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. ke alamat E-mail: penjualanlrn@gmail. Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 5. PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH 18. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran. UU No. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1. 01. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angkaLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 266, 2014 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014. TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARAPengumuman PT dalam Tambahan BNRI. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. YASONNA H. 346/1958 Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1958/127; TLN NO. Mencabut UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencabut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dan dinyatakan tidak berlaku. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. 42 -2 - Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. go. Hubungan Keuangan . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3 Tahun 1954 (Tentang. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk. 187 merupakan unsur pengawas penyelenggaraan. Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477 ); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran. ABSTRAK: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-BAB I Bentuk dan Kedaulatan BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara BAB IV Dewan Pertimbangan Agung BAB V Kementerian Negara BAB VI Pemerintah Daerah BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat BAB VIIA Dewan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 201 9 , No. Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam UU ini diatur mengenai BPK yang diberikan tugas dan. Pasal 2. 1936 Nomor 445; Reglement voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl. 000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta. SETNEG. (Penjelasan atas Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) P E N J E L A S A N . HH-02. (Penjelasan Dalam Tambahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran. 183, 2016 PERBANKAN. (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. Terdapat 2 arti 'lembaran negara' di KBBI. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Dilansir dari laman The Spruce Eats, salah satu bahan membuat. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21,. Abstract. 61, 2008 INFORMASI. 99 -3- 1. /1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. 1995/ No. Undang-Undang Nomor 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa. Keterbukaan. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. As in the Netherlands, lembaran negara is used for publication of law. 2015, No. Arti lembaran negara adalah lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu. 115 -2- 3. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan pemerintah no. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bphn. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043: Diterapkan oleh: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong: Tanggal penerapan: 24 September 1960: Tanggal penandatanganan: 24 September 1960: Ditandatangani oleh: Presiden Soekarno (pengesahan) Sekretaris Negara Tamzil (pengundangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 3. AH. 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4. Mencabut : Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. H. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Milik Negara, Badan. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2l; 5. . Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Cari terjemahan di Wikidata mengenai: tambahan lembaran negara. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur. 62 -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 67 57 KEUANGAN. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. UU No. (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3. 201 9 , No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. ABSTRAK: bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan. 1954 (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6) ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lt. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, 2020, No. Pada saat berlakunya undang-undang ini : Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran. Pasal 5 jo. Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); 6. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya. Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); MEMUTUSKAN: Menetapkan: Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1. Tambahan Lembar Negara: 6573: Berita Negara: Abstrak: UU11_Tahun_2020_abstrak. Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Surat suara pemilu Formulir sensus Naskah soal ujian Laporan-laporan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga Buku Raport Buku Kitab Peraturan Perundang Undangan RI 1946 s. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran. Pengertian lembaran negara adalah: Subjek. Dana Abadi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,. SK No 025027 A. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Undang-undang (UU) tentang Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 2021, No. 16 2 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (4) dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), Pasal 123 ayat (1) huruf b, dan. Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, UU Nomor 48/Prp. 024. Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA. Peraturan pemerintah no. Untuk menjaga derajat Lambang Negara, maka penggunaan Lambang Negara dalam cap jabatan atau cap dinas dibatasi pada alat-alat perlengkapan Negara yang tersebut. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2001. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:. PP No. 266, 2014 HUKUM. Riwayat Status:. Hal ini dapat terlihat melalui index/isi yang dimuat dalam setiap nomor terbitan, yaitu memuat: - Lembaran-Lembaran NegaraPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum ABSTRAK: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras; bahwa. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. JDIH Kementerian Sekretariat Negara. . Pembahasan dalam artikel ini dimaksudkan hanya sebagai kupasan secara singkat, yang berusaha menggambarkan Lembaran Negara Republik Indonesia, tentang apa dan bagaimana masalahnya, serta. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara. Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manaje men Pegawai Pemerintah dengan Perjanj ian Kerja (Lemb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264 ); 4. Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara. 186, 2019 KESRA. Perubahan. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. 6477, JDIH. go. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Lokasi: Kementerian Sekretariat Negara: Bidang Hukum: Jasa Konstruksi: Lampiran:-Jumlah Unduhan: 39 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 381 Kali Tayang: Kelengkapan Data: Unduh -Share. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas perlu dibentuk Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara;PP No. Masyarakat. . Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan. Peraturan. bahwa Undang-undang No. 63 -2- 3. a.